Pancasila dan Nasionalisme Kampus

Pancasila dan Nasionalisme Kampus

Sekarang kita semua bisa beramai-ramai dengan adu pamer,dalam segi apapun semua bisa melakukan hal yang di bilang baik untuk perlunya menegakkan Pancasila.dengan tema atau judul Pancasila dan Nasionalsme Kampus supaya yang membaca artikel ini bisa mehami atu mengerti apa yang di maksud pancasila dan nasionalisme didunia per-kampusanhal ini di tujukan yang ingin atau mengerti pancasila dan nasionlisme kampus. Daoed Joesoef, mantan Mendikbud,beliau prihatin dengan kelengahan bangsa ini (2008) yang mengabaikan Pancasila sambil mengingatkan, ”Jangan menyesal kalau Pancasila diambil negara tetangga.

Di sebuah komplek perkampusan sekelompok kecil akademisi tetap gigih dan setia menyosialisasikan Pancasila, baik internal maupun eksternal. Setiap tanggal 1 Juni pun Pancasila diperingati, sebagian meyakini dan bersungguh-sungguh, sebagian mengeramatkan, sebagian lagi sekadar seremonial, tanpa renungan, tanpa upacara bendera oleh publik ataupun kedinasan birokrasi.

Jangan lupa, justru Mendikbud sendirilah yang pada awal Reformasi terburu-buru menghilangkan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamatan Pancasila), bukannya melakukan revisi materi dan metodik pedagogisnya. Akibatnya, reformasi berjalan mengabaikan Pancasila, menjadikan reformasi nasional tanpa platform dan amburadul sebagaimana kita gelisahkan saat ini.

Tahun 1993 Mendikbud Wardiman Djojonegoro masih menegaskan betapa besar arti dan manfaat penataran P4 bagi mahasiswa baru untuk ”membentuk tuntunan dan pegangan hidup serta penanaman sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia”. Penataran P4 dengan benar telah dilihat sebagai pembudayaan atau sosialisasi budaya ber-Pancasila.

Tentu merupakan kecelakaan besar dan fatal pula tatkala Reformasi memisahkan kebudayaan dari pendidikan. Kementerian pendidikan dipisahkan dari kebudayaan, kebudayaan ditarik masuk ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Absurditas ini mengingkari hakikat pedagogi bahwa pendidikan adalah pembudayaan, bahwa efektivitas dan efisiensi dari infusi nilai-nilai budaya kepada anak didik dan masyarakat haruslah melalui pendidikan.

Melewati pendidikanlah kebudayaan akan berkembang cepat mencapai puncak-puncaknya sekaligus mampu mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia (penjelasan Pasal 32 UUD 1945).

Pancasila Pemersatu

Mpu Tantular menyampaikan tuah agungnya, ”Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa”: yang beraneka itu adalah satu, tidak ada kewajiban yang mendua (hanya demi bangsa dan negara yang satu). Inilah Indonesia, sangat beraneka, pluralistik dan multikulturalistik, tetapi satu dengan ikatan kesatuannya adalah Pancasila.

Barangkali tidak terlalu figuratif mengibaratkan pecahan 1/2 yang tidak bisa dijumlah dengan 1/3 kecuali setelah 1/2 ditransformasi menjadi 3/6 dan 1/3 menjadi 2/6. Maka, jumlah penyatuan utuhnya menjadi 5/6. Seperenam adalah penyebut sebagaimana Pancasila berfungsi sebagai penyebut pemersatu bagi pluralisme Indonesia.

Artinya, kita masing-masing berbeda-beda, tetapi satu dalam cita-cita dan paham bernegara sebagai sesama warga negara. Oleh karena itu, Pancasila adalah ”asas bersama” bagi semua warga negara yang bineka, menjadikannya sebagai identitas bangsa.

Ada benarnya sebagian dari kita menegaskan bahwa di samping merupakan nilai budaya, identitas bangsa, filsafat negara, dan ideologi nasional, Pancasila adalah platform nasional yang dengan penuh toleransi diterima semua agama sebagai konsensus nasional. Pancasila adalah ”paham persatuan” sekaligus ”kebijakan nasional” untuk mempertahankan persatuan. Berdasarkan platform ini, persatuan bukanlah sekadar persatéan.

Tanpa platform nasional bangsa ini akan éla élo, mudah terombang-ambing tanpa pegangan, akan dilanda kebingungan, berjalan tanpa pedoman arah dalam mempertahankan kemerdekaan nasional yang kita miliki sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945.

Kemerdekaan Indonesia pun berlandaskan doktrin kebangsaan dan doktrin kerakyatan sebagaimana tecermin jelas dalam Pancasila. Doktrin kebangsaan berkaitan dengan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, dengan pluralisme dan multikulturalisme yang harus disatukan oleh ”rasa bersama” dalam idiom negara-bangsa berikut paham nasionalisme yang menyertainya. Nasionalisme menegaskan bahwa kepentingan nasional harus diutamakan tanpa mengabaikan tanggung jawab global.

Sementara doktrin kerakyatan berkaitan dengan keutamaan ”daulat rakyat”. Kepentingan rakyat adalah pri­mus, pemerintahan negara dijalankan atas kehendak rakyat dan kepentingan rakyat, bahwa ”tahta ada (lah) untuk rakyat” semata-mata. Dengan demikian, posisi rakyat adalah ”sentral-substansial”.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Indonesia (kedaulatan rakyat) adalah berdasarkan ”kebersamaan” (mutualisme atau ke-jemaah-an) dan ”asas kekeluargaan” (ke-ukhuwah-an) yang kita kenal sebagai ”demokrasi Pancasila”.

P4 sering dituding sebagai ”indoktrinasi” dalam arti negatif dikaitkan dengan eksistensi kekuasaan, yang barangkali berlebihan. P4 barangkali merupakan suatu invensi tradisi (ala Hobsbawn, 2010) ataupun kontemporerisasi pemeliharaan adat mulia leluhur (Gunawijaya, 2011), artinya tidak jauh dari upaya sosialisasi nilai-nilai budaya berikut invensinya kepada generasi muda. Sesungguhnya ”indoktrinasi” adalah istilah netral, yaitu suatu pembudayaan atau penyosialisasian doktrin.

Hampir semua statuta universitas kita mencantumkan Pancasila sebagai asas atau dasar berdirinya. Demikian pula sumpah sarjana para wisudawan menegaskan kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Namun, dalam kenyataannya kurikulum dan silabus universitas jauh dari, bahkan mengesampingkan, nilai-nilai Pancasila.

Paham liberalisme/neoliberalisme, demikian pula paham individualisme, justru secara luas dikuliahkan di kampus-kampus kita. Indonesia menganut paham kebersamaan dengan asas kekeluargaan yang menyertainya karena itu berseberangan dengan liberalisme dan individualisme bawaannya.

Tidak hanya pemerintah (dituding) telah melakukan kebohongan kepada publik (oleh para tokoh lintas agama), tetapi sebenarnya dunia kampus pun telah melakukan kebohongan serupa, melakukan pembiaran terhadap nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila, bahkan mengajarkan berbagai ilmu dengan pendekatan dan aksioma-aksioma liberalisme dan individualisme.

Terhadap kurikulum dan silabus di kampus-kampus dan sekolah-sekolah kita, telah terjadi intrusi bahkan invasi nilai-nilai dari luar yang bertentangan dengan Pancasila. Inilah yang sedang kita hebohkan. Inilah hegemoni akademis, penjajahan pikiran terhadap pendidikan nasional kita.

Bukan Pancasila yang harus direvitalisasi, tetapi sosialisasi dan pembudayaannya di dunia pendidikan dan birokrasi pemerintahan. Para elite dan masyarakat madani perlu menyadari tanggung jawab intelektualnya tentang kelengahan kultural yang mencemaskan ini. Di mana para mantan manggala P4?